Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi.
Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi Daerah perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. Keputusan Guberneur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud bersifat closing.
Karena wilayahnya yang relatif luas, kabupaten memiliki pusat pemerintahan dan administrasi yang disebut "ibu kota kabupaten". Konsep pusat pemerintahan tersebut umumnya tidak ada pada daerah kota.
Di negara lain, daerah adalah istilah yang dipakai sejumlah negara untuk istilah bagi wilayah administrasinya seperti región yang digunakan di Chili.
Negara juga mengakui dan menghormati pemerintahan daerah dan satuannya yang bersifat istimewa atau khusus. Negara mengakui pemerintahan daerah yang bersifat adat dan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan adat yang memiliki pemerintahan sendiri.
Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
It homes noteworthy species like Borneo elephants, proboscis monkey, and hornbills. The visitors also throng the famed Gomantong Limestone Caves which happen to be A different attraction. the realm can be a complete three,000 sq mi Along with the inhabitants together with numerous unlawful Phillipine immigrants.
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
Jakarta lies on a lower, flat alluvial simple with historically extensive swampy locations; the areas of the town farther inland are marginally larger. It is definitely flooded through the wet year. The draining of swamps for building reasons and the continual minimize of upland forest vegetation have increased the Threat of floods.
Kebiasaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan "kota praja" dan "kota administratif" dalam sistem pembagian wilayah administratif masa lampau yang saat ini telah dihapuskan. Jakarta juga sering dianggap sebagai "kota" meskipun secara administratif merupakan provinsi, karena pada masa lampau Jakarta dianggap sebagai "kota raya".
commonly the regency has a larger spot than the town, and town has non-agricultural financial actions.
koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.